Sinergitas Transformasi Digital Kurikulum Merdeka untuk Guru dan Tenaga Kependidikan

Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila adalah Visi Pendidikan Indonesia 2045. Sampai saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan 23 (dua puluh tiga) kebijakan Merdeka Belajar dalam upaya mencapai visi pendidikan Indonesia tersebut.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan (Ditjen GTK) dalam implementasikan kebijakan Merdeka Belajar dengan melakukan berbagai transformasi di segala lini dengan tujuan utama tercapainya pelajar yang memiliki profil  Pancasila. Strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut yakni Program Guru Penggerak (PGP), Program Sekolah Penggerak dan Program Organisasi Penggerak (POP) hal ini disampaikan oleh Rachmadi Widdiharto, Direktur Guru Pendidikan Dasar dalam acara sinergi dengan Dinas Pendidikan di 34 provinsi yang diselenggarakan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dan Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT) pada 14 Maret 2023 di Jakarta

Salah satu kebijakan dalam Merdeka Belajar yakni Episode 15 yang diluncurkan pada 11 Februari 2022 lalu yakni Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan dukungan bagi pendidik untuk bergotong-royong menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan.

Terdapat 3 (tiga) keunggulan Kurikulum Merdeka, pertama, Lebih Sederhana dan Mendalam yakni Fokus pada materi yang esensial dan  pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kedua, Lebih Merdeka yakni peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya, Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik dan Sekolah memiliki wewenang untuk  mengembangkan dan mengelola kurikulum dan  pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Ketiga, Lebih Relevan dan Interaktif, yakni pembelajaran melalui kegiatan projek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila. Rachmadi menambahkan.

Rachmadi Widdiharto juga menjelaskan bahwa terdapat 6 dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu Komunitas Belajar, Narasumber Berbagi Praktik Baik (NSBPB), Platform Merdeka Mengajar (PMM), Webinar, Helpdesk dan Mitra Pembangunan. 

Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 2,4 juta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia platform akun belajar.id telah digunakan 3,6 juta pengguna, maka langkah selanjutnya adalah seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong guru di wilayahnya masing-masing untuk memanfaatkan secara maksimal seluruh materi dan fitur yang terdapat di PMM seperti perangkat ajar dan asesmen di fitur Kegiatan Belajar Mengajar, Pelatihan Mandiri dan Komunitas di fitur Pengembangan Diri dan juga mencari dan berbagi inspirasi pengalaman melalui bukti karya ujar Rachmadi.

Pada kesempatan ini, Rachmadi juga menyampaikan bahwa saat ini Kemendikbudristek membuka periode pendaftaran bagi satuan pendidikan untuk memilih opsi Implementasi Kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023/2024, kepala sekolah dapat mendaftarkan sekolahnya dengan memilih kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, terdapat 3 pilihan yakni Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi melalui PMM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2022, Kemendikbudristek telah membentuk BLPT sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pusdatin yang bertugas memberikan layanan pemanfaatan Platform Teknologi Pendidikan. 

Kegiatan Sinergi Pusdatin, BLPT dan Dinas Pendidikan yang menghadirkan Narasumber lintas unit utama yang juga bergerak dalam program prioritas Merdeka Belajar, dalam kaitannya dengan kebijakan Transformasi Digital dan Perencanaan Berbasis Data, kami berharap sinergi antara Pusdatin, BLPT dan Dinas Pendidikan ini dapat menjadi semangat untuk siap menyukseskan transformasi digital Pendidikan, dengan peningkatan pemanfaatan Platform Teknologi Pendidikan ujar Kepala Pusdatin Hasan Chabibie.

Menurut Hasan, balai tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan baik secara nasional maupun regional. “Kita akan memiliki program-program yang sebagian tugasnya dikerjakan BLPT terkait pemanfaatan dan distribusi. Provinsi punya aktivitas senada transformasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kita saling support data, SDM, dan resource yang memungkinkan aktivitas tadi seirama,” tutur Hasan.

Sementara itu, Kepala BLPT, Wibowo Mukti dalam laporannya menyampaikan, dengan keberadaan seluruh platform teknologi pendidikan yang ada, BLPT memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk mempercepat distribusi dan pemanfaatan platform secara luas. “BLPT perlu berkoordinasi dengan seluruh UPT di daerah yang membidangi teknologi informasi, komunikasi dan pendidikan, agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan lebih sinergi, cepat, efisien,” tutur Wibowo.

Seluruh pemangku kepentingan pendidikan bersama-sama menjadi agen perubahan untuk tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu bisa mudah terealisasi dengan melakukan sinergi.